Ibukota Indonesia – Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengutarakan bahwa pihaknya melakukan pembelanjaan hasil UMKM pada tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp44 triliun.
“Tahun 2023, ada Rp44 triliun telah belanja dalam UMKM. Jadi, BUMN sudah ada belanja ke UMKM itu telah mencapai Rp44 triliun,” katanya usai meresmikan Vending Machine UMKM PT Pegadaian pada Jakarta, Rabu.
Arya menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat sebagian pertanyaan mengapa belanja ke luar negeri. Namun ia menegaskan bahwa pada tahun 2023 BUMN telah dilakukan melakukan pembelanjaan hasil UMKM pada negeri dengan nilai mencapai Rp44 triliun.
Dia menuturkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah lama menginstruksikan untuk jajarannya untuk melakukan pembelian produk-produk UMKM khususnya yang mana ada ke pada negeri.
“Jadi, sejumlah sekali penduduk bilang ini BUMN-BUMN kalau beli barang kenapa sih harus keluar, ke UMKM dong. Jadi, telah ada Rp44 triliun BUMN beli item UMKM pada negeri,” ujar Arya.
Meski begitu, Arya tiada menjelaskan lebih lanjut di terkait jenis-jenis atau komoditas apa cuma yang digunakan sudah pernah dibeli oleh Kementerian BUMN dari produk-produk yang dihasilkan dari pelaku UMKM di Tanah Air.
Lebih lanjut Arya menuturkan bahwa Kementerian BUMN berada dalam berupaya membantu agar hasil hasil UMKM mendapatkan kemudahan di memasarkan khususnya pada domestik.
Salah satu upaya yang mana dikerjakan adalah dengan menggalakkan penyelenggaraan mesin penjual otomatis atau Vending Machine di setiap kantor BUMN di mana mesin yang disebutkan sudah terpasang di kantor pusat BUMN hingga bandara kemudian kereta api.
Dengan rencana ekspansi ke kapal Pelni, langkah ini akan memberikan kemudahan yang digunakan sangat dibutuhkan bagi penumpang kapal yang dimaksud seringkali terbatas pada perjalanan mereka.
“Pak Erick (Menteri BUMN) bilang coba cari cara bagaimana agar karyawan BUMN membeli produk-produk UMKM. Jadi, keluarlah yang digunakan namanya Vending Machine,” katanya.
Dia menuturkan langkah yang dimaksud memungkinkan akses yang digunakan tambahan enteng bagi rakyat untuk membeli barang tanpa harus mengunjungi toko fisik.
“Ini adalah usahanya Pak Erick Menteri BUMN supaya komoditas teman-teman UMKM sanggup dengan segera dibeli oleh karyawan kita. Jadi, kalau karyawan kerja pagi pagi atau siang, iseng iseng dari pada meninggalkan (beli makanan ringan atau cemilan), di dalam di tempat ini (Vending Machine) ada”, imbuh Arya.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Lingkup Keuangan juga Pembangunan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting memaparkan bahwa pihaknya bukanlah cuma melakukan pembelian komoditas UMKM tetapi juga melakukan pendampingan atau pembinaan, pembiayaan, hingga membantu pada pemasaran.
“Kami komunikasikan bahwa dukungan BUMN itu nyata tiga hal, dalam pembinaan dan juga pelatihan maupun dukungan dalam pembiayaan juga di dalam dukungan pemasaran,” kata Loto.
Sementara itu dari sisi bantuan pemasaran, Loto menyatakan bahwa terobosan yang dimaksud dijalankan oleh Kementerian BUMN yakni dengan menghadirkan Vending Machine, pada luar kegiatan seperti bazar kemudian pameran maupun pemasaran sewaktu ada rapat.
“Dalam hal ini ada terobosan baru dari Pak Arya kemudian pasukan dari Kementerian BUMN tentunya dimotori oleh Pak Arya dengan Vending Machine. Walaupun tiada dijaga oleh PIC secara langsung secara fisik tapi Vending Machine bisa saja melayani,” ujar Loto.
Menurutnya, Vending Machine berubah menjadi simbol komitmen Kementerian BUMN juga lainnya pada menggali kanal pemasaran yang digunakan relevan serta sesuai dengan perkembangan zaman.
Dia berharap, melalui hal itu, produk-produk UMKM yang dibina oleh BUMN akan terserap dengan baik pada pasar, mengupayakan pertumbuhan juga keberlanjutan sektor yang dimaksud ke Indonesia.
“Kementerian BUMN terus menggali kanal kanal pemasaran yang tersebut relevan, yang mana kekinian, dengan harapan semoga barang UMKM ini setelahnya dibina oleh BUMN bisa jadi terserap di pasaran,” imbuh Loto.
Artikel ini disadur dari Stafsus Menteri BUMN: Belanja produk UMKM di 2023 capai Rp44 triliun