DKI Jakarta – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengemukakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga citra positif dari para pemangku kepentingan.
“Opini WTP bukan semata-mata meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan rating kemudian citra positif para pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, opini WTP menyokong perbaikan tata kelola good governance pada membantu pencapaian visi juga misi entitas kemudian merupakan cerminan melawan tata kelola keuangan yang dimaksud baik,” ucapannya ketika menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menghadapi 12 Laporan Keuangan (LK) kementerian/lembaga tahun 2023 di dalam Kantor Pusat BPK, disitir dari pernyataan resmi, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pihaknya turut berkontribusi pada pencapaian tujuan negara yang dimaksud selaras dengan visi Indonesi Emas 2045 melalui pemeriksaan menghadapi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang mana inklusif juga berkualitas.
Pemeriksaan BPK dinilai harus mampu memberikan pandangan yang komprehensif juga terarah berhadapan dengan capaian kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis pemerintah yang tersebut telah terjadi ditetapkan, juga berkualitas dan juga wajib untuk selaras (inline) dengan rencana strategis kementerian/lembaga.
Hasil pemeriksaan yang tersebut berkualitas diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap upaya optimalisasi pencapaian visi serta misi pemerintah yang dimaksud tertuang pada visi dan juga misi kementerian/lembaga. Untuk dapat mencapai visi lalu misi tersebut, lanjut dia, maka diperlukan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance).
"Pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang antara akuntabilitas juga fleksibilitas. Pelaksanaan kegiatan tiada boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang dimaksud belaka berorientasi pada langkah-langkah semata, namun harus tambahan berfokus pada pencapaian output dan juga outcome yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan bahwa BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai quality assurance pada pencapaian visi dan juga misi dengan menegaskan adanya good governance pada setiap kementerian/lembaga. Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan menghadapi LK.
“Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang tersebut baik adalah opini hasil pemeriksaan menghadapi laporan keuangan. Untuk memperoleh opini WTP, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian mempunyai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dimaksud efektif,” kata Anggota I BPK.
LHP 12 kementerian/lembaga yang tersebut disampaikan yang disebutkan adalah Kementerian Koordinator Sektor Politik, Hukum lalu Keamanan, Badan Siber serta Sandi Negara, Badan Ketenteraman Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, juga Dewan Ketahanan Nasional.
Artikel ini disadur dari BPK: Opini WTP tingkatkan kepercayaan publik