Tantangan pengelolaan keuangan tempat ke Papua berbeda dari wilayah lainnya, untuk itu pemahaman tentang status sosial budaya, geografis, situasi komunitas setempat juga bermetamorfosis menjadi salah satu hal yang digunakan wajib mendapat perhatian di pengelolaan keuangan
Jayapura –
Penjabat Kepala daerah Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat dapat terus membantu mewujudkan keuangan pemerintah provinsi Papua yang tersebut yang mana lebih lanjut akuntabel lalu dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini disampaikan usai menyaksikan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Papua yakni Martuama Saragi untuk pejabat baru Dwi Sabardiana bertempat ke Kantor Pengurus Daerah Perkotaan Jayapura, Papua, Senin.
"Tantangan pengelolaan keuangan wilayah dalam Papua berbeda dari wilayah lainnya, untuk itu pemahaman tentang situasi sosial budaya, geografis, keadaan rakyat setempat juga menjadi salah satu hal yang tersebut harus mendapat perhatian di pengelolaan keuangan itu sendiri," katanya.
Menurut Ridwan, dengan dukungan lalu sinergi sama-sama ini maka ke depan upaya perolehan opini yang tersebut tambahan baik dapat terwujud.
"Hingga saat ini pemerintah area yang digunakan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 12 juga tersisa satu yang tersebut memperoleh Opini Disclaimer yaitu pemerintahan Wilayah Waropen," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk itu pihaknya berharap agar dukungan dari kepala BPK yang dimaksud baru untuk mampu bersinergi serta menggalakkan pembaharuan menghadapi opini tersebut.
"Kami juga minta terhadap pemerintahan Daerah Waropen wajib meningkatkan komunikasi dan juga konsultasi terhadap BPK RI, BPKP juga Inspektorat Provinsi Papua agar sama-sama bersinergi di upaya meningkatkan perolehan Opini yang digunakan lebih tinggi baik,” katanya.
Dia menambahkan, opini bukanlah merupakan hadiah dari BPK RI, namun merupakan buah kerja keras pimpinan wilayah beserta jajarannya pada memperbaiki secara terus menerus tata kelola keuangan daerah.
Artikel ini disadur dari Gubernur Papua harap BPK bantu wujudkan keuangan yang akuntabel